JAKARTA – Pemerintah semakin tertarik pola bantuan langsung tunai (BLT). Subsidi dalam bentuk uang kontan itu juga akan diterapkan untuk kelompok yang berpendapatan kurang dari Rp 2 juta, namun bukan kelompok RTS (rumah tangga sasaran) atau keluarga miskin.

Kelompok warga berpendapatan kurang dari Rp 2 juta itu terdiri atas buruh, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. PNS yang masuk kualifikasi itu adalah mereka yang berada dalam strata golongan I dan II. Sedangkan di TNI-Polri adalah prajurit tamtama dan bintara.

Sebelumnya, kelompok berpenghasilan kurang dari Rp 2 juta akan diberi subsidi dalam bentuk beras murah. Mereka akan diberi jatah untuk membeli beras subsidi dengan harga sangat murah sebanyak 15 kg.

Menurut Deputi Menko Perekonomian Bayu Krisnamurti, pemerintah tak jadi memberikan subsidi dalam wujud beras murah. Namun, itu akan diberikan dalam bentuk tunai dengan besaran dan skema yang akan ditentukan kemudian. Bantuan tersebut akan dikaitkan dengan pendidikan anak.

Bayu juga meminta kelompok BLT RTS yang memperoleh jatah Rp 100 ribu per bulan diimbau tak memaksakan diri mencairkan uang pada hari pertama. Semua pemegang kartu bisa mencairkan jatahnya sewaktu-waktu dalam tiga bulan ke depan. Dia berharap, penerima BLT diminta menentukan waktu yang paling nyaman, untuk menghindari antrean dan situasi berdesak-desakan. “BLT tahap pertama yang tiga bulan itu dapat diambil kapan saja di kantor pos selama tiga bulan. Masyarakat diimbau jangan berdesak-desakan pada hari pertama. Ini dijamin, sepanjang dia punya kartu, itu bisa diambil,” kata Bayu Krisnamurthi di kantornya kemarin (23/5).

Sementara itu, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, program BLT untuk 19,1 juta RTS dipastikan tetap berjalan. Sebab, program tersebut merupakan langkah pemerintah mengembalikan uang dari pengurangan subsidi BBM kepada rakyat. “Jadi, BLT harus jalan,” tandasnya.

Menurut Purnomo, presiden telah menegaskan bahwa program BLT harus dijalankan, ditambah program-program pengentasan kemiskinan seperti beras miskin, kredit usaha rakyat, dan subsidi pupuk. Semua itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Departemen Keuangan (Depkeu) telah mencairkan dana Rp 4,1 triliun untuk penyaluran BLT tahap pertama. Dana itu mencakup sekitar 13,6 juta RTS, dari total 19,1 juta.

Depkeu memang baru menyalurkan dana menurut kesiapan penyaluran kartu. Pada tahap pertama, tiap RTS mendapatkan Rp 300 ribu untuk tiga bulan. Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk tahap pertama adalah Rp 5,7 triliun.

Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo mengatakan, pihaknya memang mengucurkan dana secara bertahap. “Yang diminta memang baru segitu. Kita enggak mau duit itu nganggur enggak jelas. Jadi, bisa saja bertahap,” kata Herry di kantornya kemarin (23/5).

Menurut Herry, dana tersebut sudah berada di kantor pos. “Tentu, BRI sudah berkoordinasi dengan kantor pos. Sebab, kerja samanya dengan Depsos, BRI, dan kantor pos,” kata Herry.

artikel ini diambil dari jawapos.com